RUU Ketenagakerjaan

Peraturan Mengenai Pekerjaan yang Layak

by yulivia

Tidak mau ditipu oleh perusahaan? Pelajari Undang – Undang dan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai hak dan kewajiban kita sebagai pekerja

Peraturan Mengenai Pekerjaan yang Layak

  1. Peraturan mengenai pekerjaan dan upah
  2. Peraturan mengenai pekerja dan hari libur / cuti
  3. Peraturan mengenai kehamilan
  4. Peraturan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja
  5. Peraturan mengenai pekerja dan kondisi sakit
  6. Peraturan mengenai jaminan social
  7. Peraturan mengenai adil di tempat kerja
  8. Peraturan mengenai pekerja anak-anak
  9. Peraturan mengenai kerja paksa
  10. Peraturan mengenai serikat buruh

 

Sekarang mari kita tela’ah lebih mendalam mengenai Hukum dan Undang – Undang yang berlaku di Indonesia mengenai hak-hak kita sebagai pekerja. Apakah anda sudah mendapat pekerjaan yang layak?

1. Peraturan mengenai pekerjaan dan upah

  • Upah minimum:

Apakah anda mengetahui bahwa upah minimum di setiap kabupaten itu berbeda? Kenapa berbeda? Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap kabupaten pun beda. Pasal 89 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa penentuan upah minimum diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan kehidupan yang layak. Upah minimum ditentukan oleh Gubernur setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

  • Upah reguler:

Sudah tengah bulan tapi koq gaji belum turun ya? Pernahkah kejadian ini menimpa anda? Jangan diam saja, karena menurut Pasal 95 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha yang sengaja terlambat membayar atau dikarenakan keteledorannya terlambat membayar upah pekerja/buruhnya harus membayar denda yang besarnya sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh tersebut. Pemerintah menentukan dan menspesifikasi pembebanan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh sehubungan dengan pembayaran upah tersebut.
Pasal 169 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja/buruh bisa mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah untuk mendapatkan penetapan terhadap berbagai perselisihan industri mengenai pemutusan hubungan kerjanya dengan pengusaha ketika pengusaha tidak membayar upahnya pada waktu yang disepakati selama tiga bulan berturut-turut atau lebih; ketika pemutusan hubungan kerja terjadi karena alasan-alasan yang disebut di atas, pekerja/buruh yang bersangkutan berhak mendapatkan pesangon sebesar dua kali jumlah pesangon normal, uang penghargaan sebesar 1 kali jumlah uang penghargaan masa kerja dan kompensasi yang berhak diterima dan belum digunakan.

  • Upah lembur:

Pasal 78.2 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha yang mengharuskan pekerja/buruhnya bekerja lembur lebih dari:

a) 7 jam/hari, 40 jam/minggu selama 6 hari kerja per minggu;
b) 8 jam/hari, 40 jam/minggu selama 5 hari kerja per minggu) diwajibkan membayar upah lembur.

 

2. Peraturan mengenai pekerja dan hari libur / cuti

  • Cuti berbayar:

Penat juga ya, kerja terus menerus tiap tahun. Ingin deh rasanya berlibur sejenak dan melepas penat. Tahukah anda bila pasal 79 Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa pengusaha diwajibkan memperbolehkan pekerja/buruhnya cuti tahunan tidak kurang dari 12 hari kerja jika pekerja/buruh telah bekerja tidak kurang dari 12 bulan berturut-turut; dan masa istirahat panjang tidak kurang dari 2 (dua) bulan, yang diberikan pada tahun ketujuh atau kedelapan masing-masing selama 1 bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut di perusahaan yang sama dengan syarat pekerja/buruh tersebut tidak lagi berhak mendapatkan masa cuti tahunan selama 2 (dua) tahun itu. Ketentuan ini berlaku setiap kelipatan 6 tahun masa kerja. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama No. 55/2007, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.222/MEN/V/2007 dan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatus Negara No. SKB/03/M.PAN/5/2007 mengenai Hari Libur Bersama dan Cuti Bersama tahun 2008 menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2008 seperti yang tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini.

  • Upah selama hari libur

Pasar 85 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja tidak diwajibkan bekerja selama hari libur resmi. Namun, pengusaha boleh meminta pekerjanya untuk tetap bekerja selama hari libur resmi kalau jenis dan sifat pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang berlangsung terus menerus tanpa henti atau di bawah berbagai kondisi yang berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Pengusaha yang mengharuskan pekerjanya tetap bekerja selama hari libur resmi wajib membayar upah lembur.

  • Upah kerja di akhir minggu

Suka dengar istilah “Thank God It’s Friday”? Itulah yang dirasakan kebanyakan pekerja dikarenakan hari sabtu dan minggu adalah hari libur mereka. Pasal 79 Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada para pekerjanya. Masa istirahat mingguan tidak boleh kurang dari 1 (satu) hari setelah 6 (enam) hari kerja atau tidak boleh kurang dari 2 (dua) hari setelah 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu; Pasal 78.2 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha yang mengharuskan pekerja/buruhnya bekerja lembur diwajibkan membayar upah lembur.

  • Peraturan untuk anak yang bersekolah

Anda harus dibayar untuk liburan sama dengan liburan anak sekolah. Menurut standar kondisi pekerja setiap pekerja harus memiliki aturan jam kerja atau pekerja dengan tanggungan keluarga.

3. Peraturan Tentang Kehamilan

  • Perawatan medis gratis

JAMSOSTEK, skema jaminan sosial bagi karyawan swasta dan disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 1 Juli 1993, mencakup Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan menyediakan perawatan medis komprehensif untuk pekerja dan keluarga mereka. Jenis-jenis layanan medis yang disediakan mencakup perawatan selama kehamilan dan persalinan.

  • Pekerjaan yang tidak berbahaya

Bagi para wanita diluar sana pasti sebagian dari kalian sudah merasakan betapa beratnya mengandung dan melahirkan bayi. Kebayang ga sih? Kalau lagi hamil akan tetapi kita harus mengerjakan pekerjaan yang berbahaya? Untung ada Pasal 76.2 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan kalau pengusaha tidak diperbolehkan mempekerjakan pekerja/buruh wanita yang sedang hamil melakukan pekerjaan yang, menurut pendapat dokter, berisiko membahayakan kesehatannya atau membahayakan keselamatan dirinya dan keselamatan bayinya yang masih di dalam kandungan kalau bekerja antara pukul 11 malam sampai 7 pagi. Ibu hamil pun dilindungi oleh UU.

  • Cuti Melahirkan

Pasti disetiap perusahan diberlakukan adanya Cuti Hamil tapi apakah anda tahu berapa lama cuti hamil yang bisa kita dapatkan sesuai dengan UU yang berlaku?

Pasal 82 Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan cuti melahirkan selama 1,5 (satu setengah) bulan masa istirahat sebelum waktu persalinan yang diperkirakan oleh seorang dokter kandungan atau seorang bidan dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah persalinan tersebut.

Selain itu, seorang pekerja wanita yang mengalami keguguran berhak mendapatkan masa istirahat selama 1,5 (satu setengah bulan) atau seperti yang disebutkan oleh dokter kandungan atau bidan yang merawatnya.

Pasal 83 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha berkewajiban memberikan kesempatan yang sesuai kepada para pekerja wanita yang masih menyusui bayi mereka untuk melakukan kewajiban itu kalau harus dilakukan selama jam kerja. Pasal 153 Undang-Undang Ketenagakerjaan melarang pengusaha untuk memutus hubungan kerja seorang pekerja karena dia tidak masuk kerja dikarenakan hamil, melahirkan, mengalami keguguran, atau menyusui bayinya; pemutusan hubungan kerja apapun yang terjadi karena alasan seperti yang disebutkan itu dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum. Pengusaha kemudian diwajibkan untuk mempekerjakan kembali pekerja tersebut.

  • Penghasilan

Selama masa cuti melahirkan (3 bulan), pekerja wanita tersebut tetap menerima gajinya secara utuh.

4. Peraturan tentang kesehatan dan keselamatan kerja

  • Perlindungan dan Majikan

Untuk melindungi keselamatan para pekerja dan untuk merealisasikan produktifitas optimal, skema kesehatan dan keselamatan kerja harus disediakan. Menurut Pasal 87.1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, setiap bentuk usaha wajib memiliki sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang harus terintegrasi ke dalam sistem manajemen perusahaan tersebut.

  • Perlindungan gratis

Majikan Anda harus menyediakan pakaian perlindungan dan tindakan perlindungan keselamatan lainnya yang dibutuhkan secara gratis.

  • Pelatihan

Menurut Pasal 87.1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, setiap bentuk usaha wajib memiliki sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang harus terintegrasi ke dalam sistem manajemen perusahaan tersebut.

  • Keluhan

Apa anda pernah merasa perusahaan tempat anda bekerja memperlakukan anda tidak selayaknya? Anda bisa lho mengajukan keluhan kepada pemerintah. Ini dia pasalnya: Pasal 169 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja/buruh boleh mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah mengenai penyelesaian perselisihan industri tentang penghentian hubungan kerjanya dengan perusahaannya kalau pihak perusahaan memerintahkan pekerja/buruh tersebut melakukan pekerjaan yang membahayakan jiwa, kesehatan, ataupun moralitas pekerja/buruh itu, dan pekerjaan tersebut tidak disebutkan sewaktu membuat kesepakatan kerja dengan pihak pekerja/buruh. Ketika terjadi pemutusan hubungan kerja dikarenakan sebab-sebab yang disebut di atas, pekerja/buruh yang terkena tindakan tersebut berhak menerima uang pesangon sebesar dua kali uang pesangon normal, uang penghargaan sebesar 1 kali uang penghargaan yang dibayarkan untuk masa kerja dan kompensasi atas hak-hak yang belum diambil.

5. Peraturan mengenai Pekerja dan Kondisi Sakit

  • Penghasilan ketika sakit

Tidak bisa bekerja dikarenakan sakit? Tenang, anda tetap akan dibayar koq. Menurut Pasal 93.1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pihak perusahaan berkewajiban membayar upah pekerja kalau pekerja tidak bisa melakukan tugasnya karena sakit.

  • Penghasilan Minimum

Pasal 93.1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa jumlah upah yang dibayarkan kepada pekerja yang sakit ditentukan sebagai berikut:
a. Untuk empat bulan pertama, pekerja berhak menerima 100 (seratus persen) gajinya
b. Untuk empat bulan kedua, pekerja berhak menerima 75 (tujuh puluh lima) persen gajinya
c. Untuk empat bulan ketiga, pekerja berhak menerima 50 (lima puluh) persen gajinya
d. Untuk bulan-bulan selanjutnya, pekerja berhak menerima 25 (dua puluh lima) persen dari gajinya sebelum pemutusan hubungan kerja oleh pihak perusahaan

  • Jaminan pekerjaan

Apakah anda merasa ketar-ketir karena sakit yang berkepanjangan? Takut dipecat? Jangan khawatir karena menurut Pasal 153 Undang-Undang Ketenagakerjaan melarang pihak perusahaan memutus hubungan kerja dengan seorang pekerja karena dia absen dari pekerjaannya dikarenakan sakit dan hal ini dibuktikan melalui surat keterangan yang diberikan oleh dokter yang merawatnya asalkan dia tidak absen dari pekerjaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut; atau dia mengalami cacat tetap, dalam kondisi sakit karena kecelakaan kerja, atau dalam kondisi sakit karena penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan [baca: hubungan ketenagakerjaan] yang masa pemulihannya tidak bisa ditentukan berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh dokter yang merawatnya. Pemutusan hubungan kerja apapun yang terjadi karena alasan tersebut di atas diangkap tidak sah dan batal demi hukum. Pihak perusahaan kemudian diwajibkan untuk mempekerjakan kembali pekerja tersebut.

  • Tunjangan kecacatan

Menurut Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, manfaat dari simpanan hari tua akan diberikan dalam bentuk pembayaran uang tunai sekaligus ketika pekerja menderita cacat tetap. Kalau pekerja meninggal dunia atau menanggung cacat tetap, ahli warisnya (pasangan dan anak-anak yang berusia di bawah usia dua puluh tiga tahun) menerima manfaat tersebut. Jumlah manfaat total yang diterima oleh anggota adalah seluruh jumlah kontribusinya yang terkumpul selama menjadi anggota, ditambah pengembalian investasi atas kontribusi tersebut. Pekerja bisa mulai menarik uang mereka dari rekening ini setelah sepuluh tahun berkontribusi ke dalam skema ini. JAMSOSTEK, skema jaminan sosial bagi karyawan swasta dan disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 1 Juli 1993, mencakup manfaat kecacatan. Manfaat-manfaat ini bisa dibayarkan kepada pekerja yang berusia di bawah 55 tahun yang sama sekali tidak mampu lagi untuk bekerja. Manfaat kecacatan ini adalah uang tunai yang sebanding dengan total kontribusi pekerja dan perusahaan ditambah bunga yang dihasilkan. Untuk cacat sementara, upah penuh dibayarkan selama 120 hari pertama, 75% dari upah untuk 120 hari berikutnya, dan setelahnya diberikan 50% dari upah sampai pulih atau dinyatakan cacat tetap. Untuk cacat tetap, manfaat dalam bentuk uang tunai dibayarkan, bervariasi dari 2% sampai 70% dari 60 kali penghasilan bulanan terakhir, bergantung pada cidera yang diderita.

6. Peraturan tentang jaminan social

Undang-Undang Jaminan Sosial 2004 menciptakan program pensiun berjenjang dua.

Jenjang pertama adalah program pensiun karena usia tua, yaitu sebuah skema pensiun terdefinisi (defined benefit – DB), yang akan beroperasi berdasarkan skema pay-as-you-go (PAYGO). Sekarang ini, hanya skema pensiun untuk pegawai negeri (Taspen) dan skema pensiun tertentu yang disponsori oleh sektor swasta beroperasi sebagai skema pensiun terdefinisi. Jadi, hanya sekelompok kecil pekerja Indonesia yang memiliki rencana pensiun terdefinisi pada saat ini. Sesuai ketentuan hukum, selama lima belas tahun atau lebih, skema pensiun itu hanya akan mengakumulasikan kontribusi jaminan sosial, tetapi tidak akan membayarkan manfaat pensiun apapun kepada para pensiunan.

Usia pensiun di Indonesia ditentukan pada usia 55 tahun, dan seorang pekerja yang telah berkontribusi ke dalam skema ini selama paling tidak selama 15 tahun akan berhak menerima manfaat pensiun penuh dari program tersebut. Para pekerja ini, atau ahli warisnya kalau pekerja tersebut wafat sebelum mencapai usia pensiun, akan menerima pembayaran pensiun bulanan. Para pekerja yang pensiun sebelum mencapai masa 15 tahun kontribusi sesuai ketentuan di atas berhak menerima jumlah yang terakumulasi di dalam kontribusi tabungan hari tua mereka, ditambah pengembalian investasi, dalam bentuk uang tunai sekali bayar. Namun, mereka tidak berhak menerima pembayaran pensiun bulanan. Manfaat pensiun di hari tua adalah persentase dari rata-rata penghasilan tahun sebelumnya. Jumlah pensiun tetap minimum menurut usulan ini adalah sebesar 70% dari upah minimum regional.

Skema pensiun kedua disebut sebagai program simpanan hari tua, yang seluruhnya didanai oleh program simpanan wajib yang dioperasikan di atas dasar sumbangan terdefinisi (defined contribution – DC). Jadi, skema ini mirip dengan program simpanan wajib yang dijalankan oleh PT Taspen untuk pensiunan pegawai negeri dan ahli warisnya. Manfaat-manfaat dari skema simpanan hari tua ini akan diberikan sebagai pembayaran tunai sekali bayar ketika pekerja meninggal, menderita catat tetap, atau memasuki usia pensiun. Jumlah manfaat total dari program yang diterima oleh anggota adalah seluruh jumlah kontribusinya yang terkumpul selama menjadi anggota, ditambah pengembalian investasi atas kontribusi tersebut. Pekerja bisa mulai menarik uang mereka dari rekening ini setelah sepuluh tahun berkontribusi ke dalam skema ini.

  • Tunjangan dan tanggungan

Janda dan duda dari pekerja dan anak-anak pekerja akan menerima pensiun minimum antara 40% dan 60% dari total upah minimum lokal. Janda/duda dari pekerja akan terus menerima manfaat pensiun sampai mereka meninggal, menikah kembali atau mulai bekerja waktu penuh. Anak-anak dari pekerja akan terus menerima manfaat pensiun sampai mereka menikah, mulai bekerja waktu penuh, atau memasuki usia dua puluh tiga tahun, yang mana yang terjadi lebih dahulu. Manfaat-manfaat dari skema simpanan hari tua ini akan diberikan sebagai pembayaran tunai sekali bayar ketika pekerja meninggal, menderita catat tetap, atau memasuki usia pensiun. Kalau pekerja meninggal dunia atau menanggung cacat tetap, ahli warisnya (pasangan dan anak-anak yang berusia di bawah usia dua puluh tiga tahun) menerima manfaat tersebut. Jumlah manfaat total dari program yang diterima oleh anggota adalah seluruh jumlah kontribusinya yang terkumpul selama menjadi anggota, ditambah pengembalian investasi atas kontribusi tersebut.

  • Tunjangan ketunakaryaan

Tidak ada ketentuan hukum

  • Perawatan medis

JAMSOSTEK, skema jaminan sosial bagi karyawan swasta dan disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 1 Juli 1993, mencakup Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan menyediakan perawatan medis komprehensif untuk pekerja dan keluarga mereka. Jenis-jenis layanan medis yang disediakan mencakup:
(i) Perawatan ambulatori (berpindah) melalui Pusat Kesehatan Masyarakat, dokter umum dan dokter spesialis.
(ii) Rawat inap di rumah sakit umum dan swasta.
(iii) Perawatan kehamilan dan persalinan.
(iv) Penyediaan obat-obatan.
(v) keperluan laboratorium untuk dukungan diagnosis.
(vi) Perawatan gigi dan mata.
(vii) Perawatan darurat

7. Peraturan Adil di tempat kerja

  • Bayaran yang sebanding

Tidak boleh ada diskriminasi lho dalam perusahaan! Pasal 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa setiap pekerja/buruh berhak menerima perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari perusahaannya.

  • Pelecehan seksual

Bagi para pekerja diluar sana, anda semua dilindungi oleh Pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa setiap pekerja berhak menerima perlindungan terhadap perlakuan tak bermoral dan tak bersusila yang mencerminkan harga diri sebagai manusia dan nilai-nilai keagamaan.

Pasal 169 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja/buruh bisa mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah untuk mendapatkan penetapan terhadap berbagai perselisihan industri mengenai pemutusan hubungan kerjanya dengan pengusaha ketika pengusaha tidak membayar upahnya pada waktu yang disepakati selama tiga bulan berturut-turut atau lebih; ketika pemutusan hubungan kerja terjadi karena alasan-alasan yang disebut di atas, pekerja/buruh yang bersangkutan berhak mendapatkan pesangon sebesar dua kali jumlah pesangon normal, uang penghargaan sebesar 1 kali jumlah uang penghargaan masa kerja dan kompensasi yang berhak diterima dan belum digunakan.

  • Kesempatan mengikuti pelatihan

Ga tua atau muda, laki-laki atau perempuan, semua mempunyai hak yang sama untuk mendapat pelatihan,,,,Pasal 12.3 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pelatihan kerja yang relevan dengan bidang tugasnya.

  • Kebebasan untuk mengeluh

Pasal 153 Undang-Undang Ketenagakerjaan melarang perusahaan menghentikan hubungan kerja seorang pekerja karena si pekerja/buruh memilih pemahaman/kepercayaan, agama, orientasi politik, etnisitas, warna kulit, ras, jenis kelamin, kondisi fisik atau status pernikahan yang berbeda; penghentian kerja apapun yang terjadi karena alasan tersebut dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum. Pihak perusahaan kemudian diwajibkan untuk mempekerjakan kembali pekerja tersebut.

8. Peraturan tentang pekerja anak-anak

  • Anak – anak di bawah usia 15 tahun

Anak-anak usia kurang dari 15 tahun itu pekerjaan mereka hanya belajar dan menikmati hidup. Tidak tega kan kalau masa remaja mereka direnggut karena mereka harus bekerja dan mencari uang? Pemerintah juga peduli terhadap anak-anak, maka mereka menetapkan Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berisi bahwa perusahaan tidak boleh mempekerjakan anak-anak. Menurut Pasal 69 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengecualian dari larangan diskriminasi pekerja anak-anak menurut Pasal 68 bisa dibuat untuk pemekerjaan anak-anak antara usia 13 (tiga belas) tahun dan 15 (lima belas tahun) untuk pekerjaan ringan asalkan pekerja tersebut tidak menghambat atau merugikan perkembangan fisik, mental dan sosial mereka. Pengusaha yang mempekerjakan anak-anak untuk pekerjaan ringan harus memenuhi ketentuan berikut:
a. Pengusaha harus mendapatkan ijin tertulis dari orang tua atau wali si anak;
b. Harus ada kesepakatan tertulis antara pengusaha dan orang tua atau wali si anak
c. Pengusaha tidak boleh mengharuskan anak-anak bekerja lebih dari 3 (tiga) jam [per hari] d. Pengusaha mempekerjakan anak-anak hanya di siang hari atau selama tidak mengganggu aktifitas sekolah mereka
e. [Ketika mempekerjakan anak-anak, pengusaha harus memenuhi] ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja
f. Hubungan ketenagakerjaan yang jelas [antara pengusaha dan pekerja anak/orang tua atau walinya] harus ada
g. Anak-anak itu berhak menerima upah menurut ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang sesuai dengan butir a, b, f, dan g dari sub bagian (2) Pasal 69 tidak berlaku untuk anak-anak yang bekerja untuk [orang tua mereka] di dalam sebuah bisnis keluarga.

9. Peraturan tentang kerja paksa

  • Kebebasan berganti pekerjaan

Kalau sudah tidak betah mau diapakan lagi? Bertahan pun berat rasanya, Tapi menurut Pasal 162 Undang-Undang Ketenagakerjaan, seorang pekerja bisa mengundurkan diri atas keinginan sendiri asalkan:
a. Pekerja menyerahkan surat pengunduran diri [kepada pihak manajemen] paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal dia tidak lagi bekerja.
b. Pekerja tersebut tidak terikat kontrak untuk bekerja atau mengabdi pada perusahaan selama jangka waktu tertentu sebagai imbalan bagi pelatihan/pendidikan yang diberikan kepadanya oleh perusahaan untuk membuatnya bisa memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya di perusahaan.
c. Pekerja harus melanjutkan kewajibannya [kepada perusahaan] sampai tanggal pengunduran dirinya.

  • Tidak adanya paspor ataupun kartu identitas

Tidak ada ketentuan hukum

  • Pembayaran pinjaman

Untuk memungkinkan pekerja mendapatkan penghidupan yang sesuai dari sudut pandang kemanusiaan, Pemerintah menentukan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh dari denda dan pengurangan upah yang tidak adil. (Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan)

10. Peraturan tentang serikat buruh

  • Kebebasan untuk melakukan kesepakatan kerja bersama

Pasal 116 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa sebuah perjanjian kesepakatan kerja bersama dibuat antara serikat buruh atau beberapa serikat buruh yang sudah tercatat di lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas urusan ketenagakerjaan dan pengusaha atau beberapa pengusaha.

  • Kebebasan untuk bergabung dengan serikat buruh

Apakah anda sudah tergabung kedalam serikat buruh? Kalau belum, saya sarankan bergabunglah sekarang. Manfaat yang didapat ada banyak. Ini salah satu contohnya: menurut Pasal 104 Undang-Undang Ketenagakerjaan, setiap pekerja memiliki hak untuk membentuk dan menjadi anggota sebuah serikat buruh. Serikat buruh berhak menarik dan mengelola dana dan mempertanggungjawabankan keuangan serikat, termasuk penyediaan dana untuk aktifitas mogok kerja.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 tahun2000 mengenai Serikat Buruh/Serikat Pekerja menentukan bahwa semua orang dilarang mencegah atau memaksa pekerja membentuk atau tidak membentuk serikat pekerja/serikat buruh, menjadi pengurus serikat atau tidak menjadi pengurus serikat, menjadi anggota serikat atau tidak menjadi anggota serikat, dan atau melakukan atau tidak melakukan aktifitas serikat buruh/serikat pekerja dengan cara:

a. Mengakhiri masa kerja si pekerja, menskors hubungan kerja si pekerja, menurunkan pangkat si pekerja, atau mentransfer si pekerja ke tempat lain, divisi lain atau tempat lain untuk menekan atau mencegah si pekerja melakukan aktifitas serikat atau membuat aktifitas tersebut tidak bisa dilakukan;
b. Tidak membayar atau mengurangi jumlah upah pekerja/buruh;
c. Mengintimidasi pekerja atau menjadikan pekerja sasaran bentuk-bentuk intimidasi lainnya;
d. Melakukan kampanye menentang serikat buruh/serikat pekerja secara kelembagaan.

Pasal 29 Undang-Undang 21 tahun 2000 mengenai Serikat Buruh/Serikat Pekerja menyatakan bahwa perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pengurus dan anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk melaksanakan aktifitas serikat pekerja/serikat buruh selama jam kerja yang disetujui oleh kedua pihak dan atau diatur di dalam perjanjian kerja bersama. Jadi, perjanjian antara kedua pihak dan atau ketentuan di dalam persetujuan kerja bersama harus mengatur:
a. Jenis aktifitas serikat yang diberikan oleh kesempatan tersebut
b. Prosedur untuk penyediaan kesempatan tersebut
c. Ketentuan apa yang berhak mendapatkan upah dan yang mana yang tidak.

Pengusaha dilarang menghentikan status ketenagakerjaan seorang pekerja/buruh karena alasan-alasan berikut: Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dari dan atau pengurus/pejabat sebuah serikat buruh/pekerja; pekerja/buruh melakukan aktifitas serikat di luar jam kerja, atau selama jam kerja dengan seijin pengusaha, atau menurut ketentuan yang ada di dalam perjanjian kerja individu, atau aturan dan regulasi perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; penghentian status ketenagakerjaan apapun yang terjadi karena alasan-alasan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Pengusaha kemudian diwajibkan untuk mempekerjakan kembali pekerja/buruh tersebut (Pasal 153 Undang-Undang Ketenagakerjaan).

Pertanyaan mengenai Gaji atau Upah Kerja

by Khushi Mehta — last modified Nov 26, 2010 06:32 AM

— filed under: Gaji,Upah Kerja

Apa itu upah minimum? Apa kita bisa complain bila gaji dibayarkan terlambat? Gaji/Upah merupakan hal krusial dalam bekerja karena merupakan penghargaan dari hasil pencapaian kerja kita. Maka dari itu, sudah sepatutnya kita belajar mengenai Gaji/Upah!

1. Apa itu Upah Minimum Propinsi (UMP)?

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Propinsi. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 menyatakan bahwa penentuan upah minimum diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan kehidupan yang layak. Upah minimum ditentukan oleh Gubernur setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

2. Apa yang dimaksud dengan pemberian upah?

Pemberian Upah merupakan suatu imbalan/balas jasa dari perusahaan kepada tenaga kerjanya atas prestasi dan jasa yang disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah kerja yang diberikan biasanya tergantung pada:

• Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya
• Peraturan perundang – undangan yang mengikat tentang Upah Minimum Regional (UMR)
• Kemampuan dan Produktivitas perusahaan
• Jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
• Perbedaan jenis pekerjaan

Kebijakan komponen gaji/upah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Yang jelas, gaji tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Propinsi (UMP) yang ditetapkan pemerintah.

3. Upah tidak perlu dibayarkan bila pekerja tidak melakukan pekerjaan, kecuali dalam situasi tertentu. Dalam situasi apa saja pengusaha tetap wajib memberikan gaji/upah?

Pekerja sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan
Pekerja perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnyasehingga tidak dapat melakukan pekerjaan
• Pekerja tidak masuk bekerja karena menikah, menikahkan,mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia
• Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara
• Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya
• Pekerja bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha
• Pekerja melaksanakan hak istirahat/cuti
• Pekerja melaksanakan tugas serikat pekerja atas persetujuan pengusaha
• Pekerja melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan

4. Apa yang dimaksud dengan Tunjangan?

Tunjangan adalah tambahan benefit yang ditawarkan perusahan pada pekerjanya. Ada 2 macam tunjangan, tunjangan tetap dan tidak tetap. Yang dimaksud tunjangan tetap adalah tunjangan yang diberikan secara rutin per bulan yang besarannya relatif tetap, contoh: tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan keahlian/profesi.

Sedangkan, tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang penghitungannya berdasarkan kehadiran atau performa kerja, seperti tunjangan transportasi, tunjangan makan, insentif, biaya operasional

5. Apa ada Undang – Undang yang mengatur mengenai Tunjangan pekerja?

Ada Tunjangan yang diatur ada juga yang tidak. Undang – Undang tidak mengatur mengenai tunjangan tidak tetap (tunjangan makan, transportasi, dll). Kebijakan mengenai tunjangan jenis ini, tergantung perusahaan masing-masing. Untuk Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan, dalam UU no 13 pasal 99 mengatur adanya Jaminan Sosial untuk para pekerja.

Adapula Tunjangan Hari Raya (THR), pemberian THR Keagamaan bagi pekerja di perusahaan diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan. Menurut peraturan tersebut, pengusaha diwajibkan untuk memberi THR Keagamaan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan atau lebih secara terus-menerus. Pekerja yang bermasa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, mendapat THR minimal satu bulan gaji. Sedangkan Pekerja/buruh yang bermasa kerja tiga bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, mendapat secara proporsional, yaitu dengan menghitung masa kerja yang sedang berjalan dibagi 12 (dua belas) bulan dikali satu bulan upah.

6. Apakah kita bisa melakukan complain terhadap perusahaan yang terlambat membayar upah tiap bulannya atau bila kita tidak mendapat upah seperti yang dijanjikan?

Tentu saja bisa. Dalam pasal 95 Undang – Undang Nomor 13 ditulis bahwa penguasaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja.

Gaji/ Upah adalah hak pekerja, kita berhak menanyakan ke bagian manajemen sumber daya manusia (HRD) mengenai upah. Jika negosiasi penyelesaian masalah dengan pihak HRD tidak berhasil, kita bisa melaporkan perusahaan ke polisi/ Departemen Tenaga Kerja. Pasal 169 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja bisa mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah untuk mendapatkan penetapan terhadap berbagai perselisihan industri mengenai pemutusan hubungan kerjanya dengan pengusaha ketika pengusaha tidak membayar upahnya pada waktu yang disepakati selama tiga bulan berturut-turut atau lebih.

Sumber:

Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.
Indonesia. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan

Pertanyaan mengenai jam kerja di Indonesia

by Gunjan Pandya — last modified Nov 26, 2010 03:28 PM

Setiap karyawan bekerja berjam-jam tiap harinya. Jam kerja, Upah dan Istirahat haruslah seimbang

Sungguh melelahkan bukan, bila kita diharuskan bekerja berjam-jam di dalam dan di luar kantor sehari-hari, bahkan ada yang sampai kerja lembur. Bagaimana dengan upah lembur kita? Berapa sih upah yang sesuai untuk jam kerja kita tersebut? Belum lagi, di sela-sela jam kerja itu, karyawan juga berhak untuk mendapat jam istirahat dan waktu untuk beribadah. Pertanyaan – pertanyaan tersebut pasti sering terlintas di pikiran anda. Sekarang, mari kita tela’ah bersama ya.

 

  • Berapa lama sebenarnya jam kerja kita dalam sehari?

Untuk karyawan yang bekerja 6 hari dalam seminggu, jam kerjanya adalah 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu. Sedangkan untuk karyawan dengan 5 hari kerja dalam 1 minggu, kewajiban bekerja mereka 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu.

  • Adakah batasan lama waktu kerja lembur dalam sehari?

Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam seminggu.

  • Bagaimana dengan penghitungan upah kerja lembur?

Tidak ada perhitungan yang pasti mengenai upah kerja lembur dalam UU Tenaga Kerja tahun 2003. Upah lembur merupakan hasil kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan. Jadi sebagai karyawan, kita harus tanyakan sendiri mengenai perhitungan upah kerja lembur (biasanya upah per-jam) kepada manajemen perusahaan. Biasanya perusahaan juga memberikan tunjangan makan malam dan transportasi. Untuk itu, kita harus pintar-pintar bernegosiasi dengan pihak manajemen perusahaan.

  • Berapa lama waktu istirahat kerja dalam sehari yang berhak didapatkan karyawan?

Setiap karyawan berhak atas istirahat antara jam kerja dalam sehari, sekurang kurangnya 1/2 jam setelah bekerja 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Selain itu, pengusaha wajib memberikan waktu secukupnya bagi karyawannya untuk melaksanakan ibadah.

  • Saat seorang karyawan bekerja sampai melewati jam kerja normal, benarkah bahwa perusahaan wajib menyediakan transportasi untuk mengantar pulang karyawan tsb?

• Apakah upah kita akan dibayar penuh di hari waktu istirahat mingguan (weekend/day off) dan hari libur nasional?

Sudah merupakan kewajiban dari perusahaan untuk memberikan waktu istirahat kepada pekerjanya. Masa istirahat mingguan tidak boleh kurang dari 1 (satu) hari setelah 6 (enam) hari kerja atau tidak boleh kurang dari 2 (dua) hari setelah 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu dan berdasarkan Undang – Undang no. 13 pasal 85 tahun 2003, pekerja tidak wajib bekerja pada hari – hari libur resmi ataupun hari libur yang ditetapkan oleh perusahaan. Karena waktu istirahat itu merupakan hak kita, maka perusahaan wajib memberikan upah penuh. Akan tetapi, ada kalanya perusahaan menuntut pekerja untuk tetap bekerja pada hari – hari libur karena sifat pekerjaan yang harus dilaksanakan terus – menerus. Perusahaan yang mempekerjakan pekerjanya di hari libur, wajib membayar upah lembur.

• Bagaimana apabila jam kerja kita jauh melebihi jam kerja standar (40jam/minggu)? Dan bagaimana bila perusahaan tidak membayar kelebihan jam kerja tersebut?

Jam kerja yang sesuai dengan Undang –undang di Indonesia adalah 40 jam/minggu, untuk jam kerja lebih dari itu, perusahaan wajib membayarkan upah lembur. Apabila perusahaan tidak memberikan upah lembur, pekerja bisa menuntut via manajemen sumber daya manusia di perusahaan tersebut ataupun berkonsultasi dengan serikat buruh dan perusahaan pun bisa terkena sanksi pidana/administratif.

Akan tetapi, terkadang ada perusahaan di jenis pekerjaan tertentu yang memang mengharuskan pekerjanya untuk bekerja lebih dari jam kerja standar. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu harus memenuhi syarat :

a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan
b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu

Biasanya perusahaan akan memberi tahu jam kerja kita yang melebihi standar dan sistem pengupahannya pada saat interview dan kita berhak melakukan n egosiasi mengenai hal ini. Kesepakatan jam kerja itu akan ditulis dalam Surat Perjanjian Kerja. Jika telah terjadi kesepakatan mengenai hal ini, kita tidak bisa menuntut.

Sumber:

Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.

Pertanyaan mengenai pekerja yang sakit

by Gunjan Pandya — last modified Nov 26, 2010 03:37 PM

1. Siapa yang membayar biaya pengobatan saat pekerja sakit?

Sebagian besar perusahaan akan mendaftarkan pekerjanya menjadi anggota JAMSOSTEK. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pemeliharaan kesehatan diartikan sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan, termasuk pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan. Ruang lingkup jaminan pemeliharaan kesehatan dalam undang-undang ini meliputi:

  • rawat jalan tingkat pertama
  • rawat jalan tingkat lanjutan
  • rawat inap
  • pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan
  • penunjang diagnostik
  • pelayanan khusus
  • pelayanan gawat darurat.

Namun, sayangnya peraturan tersebut hanya berlaku bagi karyawan yang perusahaannya sudah mendaftarkan diri di JAMSOSTEK. Bagi perusahaan yang belum mendaftarkan perusahaan dan karyawannya di JAMSOSTEK, biasanya diberlakukan penggantian biaya berobat yang bervariasi tergantung kebijakan perusahaan yang bersangkutan.

2. Berapa lama cuti berbayar yang karyawan dapatkan saat sakit?

Sakit bukanlah keinginan pekerja, jadi upah kerja tetap harus dibayarkan oleh perusahaan. Berdasarkan pasal 93 Undang-undang Tenaga Kerja tahun 2003, upah yang dibayarkan kepada pekerja yang sakit adalah :

  • untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah;
  • untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah;
  • untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; dan
  • untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.

Jadi, sebenarnya perusahaan berkewajiban akan upah pekerjanya selama sakit, hanya perbedaan jumlah upah yang diberikan disesuaikan dengan waktu lama sakit karyawan seperti yang dijelaskan di atas.

3. Siapa yang membayar biaya pengobatan karyawan jika terjadi kecelakaan kerja?

Perusahaanlah yang bertanggung jawab akan hal ini. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menguraikan yang termasuk jaminan kecelakaan kerja, yaitu meliputi:

  • biaya pengangkutan
  • biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan
  • biaya rehabilitasi
  • santunan berupa uang yang meliputi:
  1. santunan sementara tidak mampu bekerja
  2. santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya
  3. santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental.

Bahkan Kepres RI No. 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja mengatur hak pekerja bila menderita penyakit karena hubungan kerja, yakni mendapat jaminan kecelakaan kerja baik pada saat masih dalam hubungan kerja maupun setelah hubungan kerja berakhir (paling lama 3 tahun sejak hubungan kerja berakhir)

4. Apakah karyawan bisa kehilangan pekerjaan karena sakit berkepanjangan?

Pasal 172 Undang-undang no. 13 tahun 2003 menyebutkan karyawan yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 kali, uang penghargaan masa kerja 2 kali, dan uang pengganti hak 1 kali.

Adapun perhitungan uang pesangon yang ditetapkan berdasarkan pasal 156 Undang – Undang no. 13 tahun 2003 adalah :

  • masa kerja kurang dari 1 tahun  = 1 bulan upah
  • masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun = 2 bulan upah
  • masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun = 3 bulan upah
  • masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun = 4 bulan upah
  • masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun = 5 bulan upah
  • masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun = 6 bulan upah
  • masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun  = 7 bulan upah
  • masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun  = 8 bulan upah
  • masa kerja 8 tahun atau lebih = 9 bulan upah

Sedangkan untuk perhitungan uang penghargaan adalah sebagai berikut :

  • masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun = 2 bulan upah
  • masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun = 3 bulan upah
  • masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun = 4 bulan upah
  • masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun = 5 bulan upah
  • masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun = 6 bulan upah
  • masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun = 7 bulan upah
  • masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun = 8 bulan upah
  • masa kerja 24 tahun atau lebih = 10 bulan upah.

5. Jika tidak ada asuransi kesehatan atau JAMSOSTEK, apa yang harus disiapkan pekerja untuk mendapat penggantian biaya pengobatan?

Pekerja harus menyiapkan segala bukti asli pembayaran biaya pengobatan (konsultasi dokter, obat-obatan, tindakan medis, cek laboratorium, dll) juga surat keterangan medis dari dokter yang menangani pekerja tersebut. Bahkan biasanya ada juga perusahaan yang meminta surat dari rumah sakit atau klinik.

6. Biaya pengobatan apa saja yang bisa diganti perusahaan?

Rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan, penunjang diagnostik dari laboratorium medis, pelayanan khusus dan pelayanan gawat darurat.

Tetap dalam prakteknya, ada beberapa perusahaan juga yang memberi penggantian biaya kacamata dan perawatan gigi. Untuk mendapat kejelasan di perusahaan tempat anda bekerja, anda  tidak boleh malu bertanya kepada pihak manajemen perusahaan mengenai hal ini.

Sumber:

Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.
Indonesia. Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja

Pertanyaan mengenai jaminan sosial di Indonesia

by Gunjan Pandya — last modified Nov 26, 2010 03:50 PM

Perlunya pemahaman akan jaminan sosial sebagai hak kesejahteraan pekerja

Berbagai pertanyaan mengenai jaminan sosial sering diajukan oleh pekerja di Indonesia, karena kurangnya sosialisasi dari badan-badan penyelenggara jaminan sosial di Indonesia. Bahkan banyak dari pekerja yang tidak terekspos mengenai sistem jaminan sosial yang diselenggarakan di Indonesia. Untuk bisa mengetahui lebih jauh mengenai hak kesejahteraan sosial anda ssebagai pekerja, ada baiknya anda mempelajari lebIh dahulu dasar mengenai jaminan sosial.

 

  • Apakah jaminan sosial itu?

Menurut Undang-undang no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup dan pekerjaan yang layak. Jaminan sosial dalam hal ini berhubungan dengan kompensasi dan program kesejahteraan yang diselenggarakan pemerintah untuk rakyatnya.

  • Bagaimana penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia?

Di Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah menentukan 4 macam jaminan sosial yang terdiri dari JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), TASPEN (Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri), ASABRI (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), dan ASKES (Asuransi Kesehatan Indonesia).

  • Apa itu JAMSOSTEK?

JAMSOSTEK adalah salah satu badan penyelenggara jaminan sosial yang mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Pekerja sektor formal disini maksudnya adalah para karyawan perusahaan-perusahaan swasta dan tidak termasuk pekerja sektor informal seperti pekerja rumah tangga, buruh industri kecil, dll. Dengan kata lain, Jamsostek merupakan asuransi sosial bagi pekerja (yang mempunyai hubungan industrial) beserta keluarganya. Apa saja sih yang ditanggung oleh JAMSOSTEK? Skema Jamsostek meliputi program-program yang terkait dengan risiko, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan hari tua.

• Cakupan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) meliputi: biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan, pengobatan, perawatan, biaya rehabilitasi, serta santunan uang bagi pekerja yang tidak mampu bekerja, dan cacat. • Apabila pekerja meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, mereka atau keluarganya berhak atas Jaminan Kematian (JK) berupa biaya pemakaman dan santunan berupa uang.

• Apabila pekerja telah mencapai usia 55 tahun atau mengalami cacat total/seumur hidup, mereka berhak untuk memperolah Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayar sekaligus atau secara berkala.

• Sedangkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi tenaga kerja termasuk keluarganya, meliputi: biaya rawat jalan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan, diagnostik, serta pelayanan gawat darurat.

  • Apa itu TASPEN?

TASPEN merupakan badan penyelenggara Program Hari Tua dan Pensiun. Sasaran program jaminan sosial hari tua/pensiun yang dilaksanakan oleh PT (Persero) Taspen adalah semua Pegawai Negeri Sipil, kecuali PNS di lingkungan Departemen Pertahanan – Keamanan. Siapa saja sih yang berhak mendapat pensiun di hari tua nanti? Yang berhak mendapat pensiun sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku adalah peserta; atau janda/duda dari peserta, dan janda/duda dari penerima pensiun; atau yatim piatu dari peserta, dan yatim piatu dari penerima pensiun; atau orang tua dari peserta yang tewas yang tidak meninggalkan janda/duda/anak yatim piatu yang berhak menerima pensiun. Sedangkan yang berhak mendapat tabungan hari tua adalah peserta; atau istri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia.

Sumber dana program tabungan hari tua PNS diperoleh dari iuran peserta sebesar 3,25 % dari penghasilan peserta setiap bulan. Sedangkan sumber dana untuk program dana pensiun PNS diperoleh dari iuran peserta sebesar 4,75 % dari penghasilan peserta setiap bulan. Penghasilan yang dimaksud disini adalah gaji pokok + tunjangan istri + tunjangan anak. Disamping itu, PNS juga dikenakan iuran sebesar 2 % dari penghasilan peserta setiap bulan untuk membayar iuran program kesehatan/ASKES.

  • Apa itu ASKES?

ASKES adalah penyelenggara jaminan pemeliharaan atau asuransi kesehatan bagi Pegawai Negri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya. Berbeda dengan pelayanan JAMSOSTEK yang mencakup semua elemen, pelayanan yang disediakan oleh ASKES hanya mencakup mengenai kesehatan seperti : konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan, pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum dan atau paramedis, pemeriksaan dan pengobatan gigi, dan lainnya.

  • Apa itu ASABRI?

ASABRI merupakan badan yang menyelenggarakan program asuransi dan pembayaran dana pensiun bagi anggota TNI dan Polri yang dipisahkan penyelenggaraannya dari program yang dilakukan TASPEN. Sesuai dengan hubungan anggota TNI dan Polri disini yang merupakan bagian dari Departemen Pertahanan dan Keamanan.

Jangan lupa ya, isi survey gaji di Gajimu.com!

Sumber:

Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pensiun, Tunjangan bersifat Pensiun dan Tunjangan bagi Mantan prajurit TNI dan Anggota POLRI. Indonesia. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian.

 

10 Komentar

  1. coba terangkan dan landasan apa yang menjadi dasar perusahaan-perusahaan asuransi tidak membayar THR (Tunjangan Hari Raya)pada karyawannya ????
    coba tunjukan pasal mana atau peraturan mana yang menerangkan itu,soalnya seperti karyawan perusahaan asuransi seperti saya tidak mendpt THR barpun sdh bekerja lebih dari ketentuian yang diterangkan di atas

  2. mia aja

    bagaimana dengan perusahaan yg mempekerjakan karayawannya hanya dengan 1 hari libur dalam 1 bulan??? ada peraturan yg bs sy gunakan sbg dasar utk melaporkan pershn trsbut ke depnaker ga? soalnya cape kerja trs 1 bln siang malam cm dikasi libur 1 hari, mana gaji jg dibawah UMR…

  3. itankjs

    terima kasih infonya.. semoga bermanfaat kedepannya

    http://ji-software.com

  4. mario bross

    Sekedar menambahkan, terkait perhitungan upah lembur, ada kok peraturan yang mengaturnya, bukan hasil kesepakatan karyawan dengan perusahaan. Di UUK no.13 th 2003 memang tidak dijelaskan detilnya. Detil perhitungan ada di kepmen no.102 th 2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur

  5. mw tanya apakah pekerja pada hari libur nasional karyawan tidak bekerja tp perusahaan wajib membayar upah…

    dikeluhkan 1 bulan banyaknya hari libur nasional… gaji upah yg kita terima sedikit….
    kalo tidak dibayar… sm z kita nganggur…. dibayar perusahaan kerja harian…
    upah yg kita dapat sedikit… untuk karyawan tetap… seperti saya ini…

  6. andi

    Jika kontrak pendek 6 bln terus 6bln lagi terus jeda terus kontrak 12bln gimana tuh cutinya

  7. Selama jam kerja, uang makan apakah di tanggung oleh perusahaan?

  8. karyawan yang sakit, apakah biaya yg tidak di tanggung oleh asuransi harus di tanggung kariyawan. Apakah pengusaha tidak perlu menanggung biaya pengobatan karena telah mendaftarkan anggota pada asuransi. Dann apakah kariyawan yg sakit tiga hari atau mengambil cuti tahunan 12 hari akan dipotong gaji tidak tetapnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih

  9. terimakasih sudah menerangkan tentang UU ini.
    sangat brmanfaat untuk saya.. :-)

  10. Terimakasih Bung, sudah anda uraikan dan jabarkan isi UU tsb, bagus sebagai pedoman untuk diketahui dan dipelajari kepada TK-TK agar tidak dipecundangi & dibodohin terus oleh Pengusaha, karena kebanyakan di Negeri kita ini kan pandainya mengolah-olah dalam kalimat.. jadi Kita harus jeli juga dalam membaca, meneliti pasal demi pasal dan menyimaki setiap kalimat agar jangan terjebak dalam bentuk “Sebelah PIhak”. UU yang baru belum ada neh’ yang menyinggung masalah Program Pensiun bagi Perusahaan SWASTA untuk Karyawannya! kayaknya masih digodok terus sampai lonyot belum juga diangkat-angkat..neh ..karena Apaaaaaaa ????????????

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: