Hitung Kembali Gajimu

clik juga

Upah Minimum Propinsi (UMP) 2011 Naik

Upah Minimum setiap Propinsi di Indonesia diperkirakan naik di tahun 2011. Beberapa Gubernur dan Walikota/Bupati telah menetapkan Upah Minimum Propinsi/Upah Minimum Kabupaten daerahnya masing-masing.

Menjelang tahun 2011, Pemerintah Kota/Daerah di setiap tingkat pemerintahan (Propinsi, Kabupaten/Kotamadya) dibantu oleh Dewan Pengupahan telah membuat dan menetapkan Upah Minimum baru yang akan diberlakukan per 1 Januari 2011. Pada dasarnya, Upah Minimum di Indonesia akan meningkat sekitar 5 – 15% dari Upah Minimum 2010 tergantung dari wilayah/propinsi. Berikut adalah informasi dari beberapa daerah yang sudah menetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP)/ Upah Minimum Kota (UMK) 2011.

No. Provinsi/ Kabupaten/Kotamadya UMP/UMK 2010 (Rp) UMP/UMK 2011 (Rp) Naik
1 DKI Jakarta 1.118.009 1.290.000 15,38 %
2 Kota Bekasi 1.155.000 1.275.000 10,39 %
3 Kabupaten Bekasi 1.168.974 1.286.421 10,05 %
4 Kabupaten Bogor 1.056.914 1.172.060 10,86 %
5 Kota Depok 1.157.000 1.213.626 4,89 %
6 Kota Sukabumi 850.000 860.000 1,18 %
7 Kabupaten Sukabumi 671.500 850.000 26,58 %
8 Nanggroe Aceh Darussalam 1.300.000 1.350.000 3,84 %
9 Sumatra Utara 965.000 1.035.500 7,3 %
10 Daerah Istimewa Yogyakarta 745,695 808.000 8, 35 %
11 Kota Kendari 900.000 970.000 7, 77 %

Kenaikan UMP/UMK ini telah disepakati oleh Dewan Pengupahan masing-masing daerah yang terdiri atas perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak netral dari akademisi.

Sebelumnya menetapkan UMP/UMK, Dewan Pengupahan juga telah melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL), KHL sendiri mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, transportasi, rekreasi, hingga tabungan seorang pekerja setiap bulannya. Setelah melakukan survey, harga-harga tersebut dikalkukasi untuk melihat berapa kira-kira seorang pekerja menghabiskan uang setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.

Keberatan akan kenaikan UMP datang dari kalangan pengusaha Jakarta yang tergabung di Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menolak kenaikan UMP 2011 sebesar 15,38% menjadi Rp1.290.000/bulan karena tidak sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI yakni sebesar 7,15% menjadi Rp1.190.000/bulan. Ketetapan UMP ini dinilai memberatkan kelangsungan bisnis dari para pengusaha.

Untuk itu, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar upah minimum juga harus mendapat perhatian. Perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban untuk membayar upah minimum sesuai ketentuan yang baru dapat mengajukan penangguhan dengan batas akhir sepuluh hari sebelum upah upah minimum baru diterapkan pada 1 Januari 2011.

Salah satu syarat utama dalam pengajuan penangguhan upah itu adalah sudah mengadakan perundingan bipartit antara pengusaha dan serikat pekerja. Persyaratan lain adalah perusahaan telah mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut. Jika perusahaan menolak untuk mematuhi peraturan baru, perusahaan akan dikenakan sanksi seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang membawa 1 sampai 4 tahun penjara dan denda sebesar USD 10.000. Akan tetapi, jika pengajuan penangguhan upah tersebut disetujui gubernur, perusahaan yang bersangkutan masih akan membayar buruhnya berdasarkan Upah Minimum 2010.

Sumber:

Indonesia. Biro Pusat Statistik Indonesia.
Indonesia. Wawancara dengan Andy Sinaga dan Markus Sidauruk (KSBSI)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: